Sejarah Kota Depok (9): Dinasti Jonathans yang Menjadi Presiden Gemeente Depok; Sejarah Administrasi Pemerintahan di Buitenzorg

*Untuk melihat seluruh artikel Sejarah Kota Depok dalam blog ini Klik Disini

Di Depok pernah pemerintahan dipimpin sang seorang Presiden. Itu nir salah namun jangan overestimate. Pemerintahan yang dipimpin sang seseorang Presiden tersebut, sesungguhnya hanya wilayah setingkat desa yg dikenal sejak usang menjadi Gemeente Depok. Pengertian gemeente dalam hal ini bukan pengertian gemeente (kota pradja) yg dipimpin oleh seorang Wali Kota (Burgemeester) misalnya pada Gemeente Buitenzorg.

Gemeente Bestuur, Gemeente Depok, 1930

Gemeente Buitenzorg dibentuk tahun 1905. Perangkat pemerintahan yang dibentuk pertama adalah dewan kota (gemeenteraad) yang dipimpin oleh Asisten Residen. Pada tahun 1920 secara definitif diangkat seorang Wali Kota (Buergemeester). Dengan demikian, Afdeeling Buitenzorg sebagai kabupaten (gewest) dipimpin oleh Asisten Residen dan Gemeente Buitenzorg sebagai kota pradja dipimpin oleh seorang Burgemeester. Sementara itu, di Gemeente Depok pada tahun 1913 diberi kesempatan untuk mengelola desa sendiri Gemeente Depok (secara otonom) yang dibedakan dengan sistem pemerintahan desa.

Dalam pemerintah setingkat desa (yang bersifat otonom) yang disebut Gemeente Depok, siapa yang akan menjadi pemimpinnya ditentukan secara internal. Pimpinan Pemerintahan Gemeente Depok ini disebut Presiden. Namun yang menarik, Presiden pertama Gemeente Depok adalah G. Jonathans. Ternyata dari lima Presiden Gemeente Depok yang pernah ada semuanya dari marga Jonathans.

Penggunaan terminilogi presiden pada waktu itu sudah umum, misalnya Ketua Himpinan Pelajar Hindia (Indische Vereeniging) di Belanda disebut Presiden (organisasi mahasiswa ini dibentuk tahun 1908). Yang menjadi presiden pertama dari Indische Vereeniging (cikal bakal PPI=Perhimpunan Pelajar Indonesia) adalah Radjioen Harahap gelar Soetan Casajangan, alumni Kweekschool Padang Sidempoean. .

Pemerintahan Hindia Belanda

Pada era VOC tentu saja belum ada pemerintahan. Pemerintahan baru terjadi setelah VOC bubar dan digantikan Pemerintahan Hindia Belanda sejak 1800. Pada tahun 1808 Marsekal Herman Willem Daendels datang sebagai Gubernur Jenderal dan mengambil alih pimpinan Belanda pada tanggal 14 Januari. Lalu Daendels membagi Jawa menjadi sejumlah residentie dan mengusir Sultan. Secara teknis pemerintah Hindia Belanda baru terbentuk pada tahun 1810 (lihat  Bataviasche koloniale courant, 06-04-1810).

Wilayah Hindia Belanda dibagi ke dalam wilayah provinsi Prefect: 1. Amboina, 2. Sourabaja, 3. Samarang en Demak, 4. van de Jakatraschc en Preanger Bovenlanden, 5. Prefect van Che.ibon, 6. Tagal, 7. Paiekalongang, 8. Japara, 9. Banda, 10. Prefect te Grissee, 11. Prefect van Bantam, 12. Prefect van de Cheribonsehe en Preanger Regentschappen, 13. Prefect van de Lampongs, 14. Manado. Disamping itu terdapat Eerste Resident van Palembang, Onder-prefect van Sumanap, Onder-prefect van Timor dan Onder-prefect van Passourouang.

Selanjutnya mulai melakukan program pembangunan jalan pos trans Jawa. Lalu pembagian wilayah pemeritahan dimulai. Namun tidak lama kemudian kekuasaan Belanda diambilalih Inggris. Pada era Inggris (1811-1816) pemerintah di pulau Jawa dibagi ke dalam 16 Residence, yaitu: Buitenzorg (F Hardy). Preanger (Thomas M Quiod, sebelumnya di Buitenzorg), Bantam, Tjeribon, Tagal, Paalongan aan Kedoe, Samarang, Soerakarta, Jogjakarta, Djapara dan Joana, Rembang, Soerabaja dan Bangkalan, Probolonggo, Basoeki dan Panarokan, Passorouang, Grissik, Banjoangi, serta Somanap.

Pada masa pemerintahan Belanda (1816), Residen Buitenzorg M Quoid yang sejak kedatangan Inggris digantikan oleh F. Hardy dengan asisten residen J van Bokholst (Java government gazette, 28-10-1815). F Hardy pada tahun 1818 digantikan oleh penggantinya.

Afdeeling Buitenzorg

Pada awal pembagian administratif Regentschappen (Kabupaten) Buitenzorg memiliki lima district (kecamatan), yakni: Buitenzorg, Paroeng, Tjibinong, Jassinga dan Tjibaroessa (lihat Statistiek der Assiten Residentie Buitenzorg, 1861). Dasar pembagian distrik ini dilakukan menurut landerien (tanah partikelir) yang di dalam masing-masing landerien dapat diidentifikasi luas land, jumlah kampong dan jumlah penduduk.

Di distrik Paroeng terdapat sejumlah landerien, diantaranya: Роndok Terrong, Ratoe Djaija, Depok, Роndok Тjina, Мampang, Тапа Аgong, Тjinere dan Sawangan.

Pada pembagian wilayah administrasi berikutnya administrasi Pemerintahan Hindia Belanda di (pulau) Jawa dibagi ke dalam tiga wilayah (gewest): West, Midden dan Oost. West Java terdiri dari beberapa afdeeling. Sementara Afdeeling terdiri dari beberapa regentschap, lalu regentschap terdiri dari beberapa district dan district terdiri dari beberapa onderdistritc.

Peta Depok, 1938

Di District Paroeng wilayah dibagi menjadi dua onderdistrict, yakni Onderdistrict Paroeng dan Onderdistrict Depok. Pada masing-masing onderdistrict terdapat sejumlah desa (yang dibentuk beberapa kampung). Desa-desa di onderdistrict Depok adalah sebanyak 32 desa, yakni: Bedji, Blimbing, Bodjonggede, Bodjongsari, Doerenseribu, Grogol, Kalisoeren, Kedoengringin, Kemiri Moeka, Koekoesan, Limo, Mampang Ilir, Mampang Oedik, Nangerang, Nangerangsoesoekaii, Paboearan, Pangkalan Djati, Paroengblingbing, Pasir Poetih, Pitara, Ratoe Djaja, Rawadenok, Saroea, Sasak Pandjang, Sawangan, Tadjoerhalang, Tanahbaroe. Tjimanggies, Tjinangka, Tjinere, Tjipajoeng, Tjitajam dan Tjoeroeg (lihat Alphabetisch Register van de Administratieve-(Bestuurs-) en Adatrechtelijk Indeeling van Nederlandsch-Indie. Deel I: Java en Madoera. Door W. F. Schoel. Landsdrukkerij, Batavia, 1931).

Dalam hal ini di Regentschappen (Kabupaten) Buitenzorg beribukota di Buitenzorg yang dipimpin oleh seorang Asisten Residen. District Paroeng beribukota di Paroeng yang dipimpin oleh seorang Demang. Onderdistrict Depok beribukota di Depok yang dipimpin oleh seorang Asisten Demang.

Ibukota Onderdistrict Depok adalah Depok. Dari tujuh kampong yang dulu ada di Landerien Depok dikelompokkan menjadi dua desa, yakni Desa Paroeng Blimbing dan Desa Pitara. Ibukota Onderdistrict Depok berada di Desa Paroeng Blimbing (jalan Kartini dekat stasion Depok yang sekarang).

Diantara pemerintahan yang berbasis desa tersebut, terdapat satu area khusus setingkat desa yang disebut Gemeente Depok. Kekhususan ini karena secara historis telah menjadi pusat zending. Gemeente Depok ini berpusat di jalan Pemuda yang sekarang.

Terminologi, Gemeente Depok muncul kali pertama sejak 1850an. Kehadiran pendeta dan zending (misionaris) di Depok kemudian terbentuk Inlandsch Christenen Gemeenten Depok. Lambat laun nama area dimana terdapat komunitas (jemaat) Kristen di Depok ini menjadi Gemeente (van) Depok. Untuk terminologi presiden sendiri untuk menyebut nama pemimpinnya sudah muncul sejak tahun 1871 (lihat Bataviaasch handelsblad, 12-12-1871)

Gemeente Depok

Gemeente Depok pada dasarnya adalah komunitas (jemaat) Kristen di Depok yang merupakan satu kesatuan penduduk yang dulunya adalah pewaris Cornelis Chastelein. Para pewaris ini dikelompokkan ke dalam 12 marga, yakni: Jonathans, Laurens, Bacas, Loen, Soedira, Isakh, Samuel, Leander, Joseph, Tholense, Jacob dan Zadokh. Setelah berlalu dua abad (sejak 1714), jumlah para pewaris ini telah bertambah. Mereka inilah yang mengisi Gemeente Depok dengan membentuk suatu sistem pemerintahan sendiri (Gemeente Bestuur).

Het nieuws van den dag voor NI, 24-01-1919

Gemeente Bestuur terdiri dari lima anggota sebagai berikutL presiden, sekretaris, bendahara dan dua gecommitterden. Kepengurusan (bestuur) ini dilakukan setiap dua atau tiga tahun sekali dengan cara pemilihan dengan suara terbanyak. Untuk pengawasan dilukan oleh delapan anggota komisioner yang dipilih dengan cara yang serupa. Untuk pelaksana tugas diangkat seorang ‘tjamat’ yang berfungsi untuk melakukan perawatan terhadap jalan, jembatan, bangunan dan lainnya (lihat Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie, 24-01-1919).

Pemerintahan secara mandiri (Gemeente Bestuur) ini disyahkan oleh pemerintah pada tahun 1913. Presiden pertama yang terpilih yang dilakukan pada tahun 1913 adalah G. Jonathans, seorang pensiunan Kepala Stasion Depok/

Het nieuws van den dag voor NI, 27-06-1930

Julukan Gemeente Depok sebagai miniatur Republik muncu pada tahun 1930 (Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie, 27-06-1930). Seorang pembaca menulis Gemeente Depok bagaikan de Dèpoksche miniatuur-republiek. Penulis ini mendeskripsikan secara detail asal-usul Gemeente Depok dan bagaimana Gemeente Bestuur bekerja untuk menjalankan sistem pemerintahannya (secara mandiri), bagaimana pendapatan (penerimaan) dan pengeluaran diperoleh dan dialokasikan serta dipertanggungjawabkan di dalam pemerintahan yang dipilih secara demokratis di bawah pengawasan satu tim dewan pengawas. Penulis melihat sisi kehidupan yang sederhana dari warganya, yang taat terhadap warisan yang dipertahankan secara konservatif. Hal ini yang menyebabkan gemeente ini intervensi pemerintah pemerintah sangat minim.

Bataviaasch nieuwsblad, 30-06-1937

Praktis kehidupan warga di Gemeente Depok tidak jauh berbeda dengan kehidupan pribumi di tempat lain. Diantara warga tampak sangat umum para bapak pergi ke gereja dengan memegang Injil dengan jalan tanpa alas kaki, para ibu di rumah memelihara ternak seperti ayam dan menentengnya sendiri ke pasar untuk dijual serta anak-anak gadis mereka ada yang menjadi pembantu untuk rumah-rumah gedong di Batavia. Kehidupan mereka tidak berbeda jauh dengan penduduk sekitar yang beragam Islam, tetapi sangat berbeda jauh dibandingkan dengan warga Belanda, baik yang tinggal di Depok maupun yang tinggal di Batavia atau Buitenzorg. Yang jelas warga Gemeente Depok atau Depokker sangat menghormati Donatus Cornelis Chastelein. Foto peringatan dengan karangan bunga yang dipimpin oleh Presiden dan Sekretaris di Monumen di depan Gemeente Bestuur tahun 1937 (Bataviaasch nieuwsblad, 30-06-1937).

Java-bode, 21-03-1955

Gemeente Depok yang mendapat julukan Miniatur Republik dilikuidasi pada tahun 1952. Selama berlangsungnya Gemeente Bestuur terdapat liama orang yang menjadi Presiden. Namun tidak diketahui secara pasti berapa kali setiap orang yang menjadi Presiden terpilih untuk periode berikutnya. Yang jelas dari lima presiden Gemeente Depok ini semuanya dari keluarga bermarga Jonathans. Gemeente Depok yang dilikuidasi Pemerintah RI ini warga Depok mentransformasikannya menjadi suatu bentuk yayasan yang disebut Lembaga Cornelis Chastelein. Suatu undangan bagi warga Depok untuk menghadiri rapat tahunan (Java-bode: nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie, 21-03-1955).

*Dikompilasi oleh Akhir Matua Harahap berdasarkan sumber-sumber tempo doeloe. Sumber utama yang digunakan lebih pada ‘sumber primer’ seperti surat kabar sejaman, foto dan peta-peta. Sumber buku hanya digunakan sebagai pendukung (pembanding), karena saya anggap buku juga merupakan hasil kompilasi (analisis) dari sumber-sumber primer. Dalam setiap penulisan artikel tidak semua sumber disebutkan lagi karena sudah disebut di artikel saya yang lain. Hanya sumber-sumber baru yang disebutkan atau sumber yang sudah pernah disebut di artikel lain disebutkan kembali di artikel ini hanya untuk lebih menekankan saja.